Samarinda — Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Disperindagkop dan UKM) Provinsi Kalimantan Timur baru saja menyelenggarakan Forum Perencanaan Sektor Indagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024.
Kegiatan yang berlangsung pada Rabu (13/8), bertempat di Hotel Harris Samarinda ini bertujuan untuk membahas isu strategis khususnya sektor industri, perdagangan, koperasi dan UKM yang akan dituangkan pada program Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029. Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk stakeholder, pengusaha, Asosiasi Ekspor, serta pelaku industri dan UKM lokal.
Forum ini juga menjadi kesempatan bagi peserta untuk berbagi pengalaman dalam pengelolaan serta pengembangan usaha. Dalam sesi diskusi, banyak pihak menekankan pentingnya akses terhadap modal, pelatihan keterampilan, serta dukungan regulasi yang memadai untuk mendorong kemajuan sektor UKM.
Kepala Disperindagkop dan UKM Kalimantan Timur Heni Purwaningsih dalam sambutannya berharap kegiatan ini dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif untuk tahun 2024, serta menjadi langkah awal menuju pencapaian target-target ekonomi yang telah ditetapkan.
“Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan sektor industri dan UKM di Kaltim dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian daerah,” jelas Heni.
Angga selaku pelaku UMKM yang bergerak di bidang Health and Beauty Shop, menyatakan apresiasinya terhadap kegiatan ini.
“Forum ini memberikan peluang bagi kami sebagai pelaku UMKM untuk menyampaikan aspirasi dan mendapatkan dukungan langsung dari pemerintah. Rencana aksi yang dibahas hari ini sangat relevan dengan kebutuhan kami, terutama dalam hal akses ke teknologi dan pasar,” jelas Angga.
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Kaltim, Hasrun Jaya, memberikan pesan penting terkait akses keterbukaan informasi perdagangan Kaltim baik secara domestik maupun luar negeri.
“Kami sangat mendukung upaya Disperindagkop dan UKM Kaltim dalam menyusun rencana strategis yang komprehensif. Langkah ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan sektor industri dan UKM yang berkelanjutan dan berdaya saing,” ungkap Hasrun.
Diskusi ini, menurut Hasrun, memberikan kesempatan untuk mendengarkan berbagai perspektif dan kebutuhan dari pelaku usaha. GPEI Kaltim berharap hasil dari diskusi ini dapat menciptakan kerangka kerja yang jelas untuk memfasilitasi pertumbuhan ekspor dan meningkatkan efisiensi serta produktivitas UKM di Kaltim.
“Kami kesulitan mendapatkan data yang up to date terkait ekspor Kaltim, padahal perencanaan untuk memproyeksikan program itu seharusnya berbasis data, agar kita dapat meminimalisir resiko yang terjadi,” terang Hasrun.
Lebih lanjut, dirinya juga menerangkan keresahan terkait cost of logistic di Indonesia yang cukup mahal ketimbang negara-negara tetangga.
“Yang kami lakukan saat ini adalah berupaya menekan angka logistik baik ekspor maupun impor, negara Indonesia terkendala dengan nilai logistik yang begitu tinggi di angka 24% berbeda dengan Malaysia 13% dan Singapore 8 %. Artinya secara persaingan pasar kita kalah dengan 2 negara tetangga tersebut” tambahnya.
